Vol. 30 No. 2 (2025)

Dua dekade pasca-Reformasi, gerakan feminisme di Indonesia tidak lagi sekadar berfokus pada pembukaan ruang partisipasi, melainkan pada upaya menjaga keberlanjutan kerja feminis di tengah iklim politik yang tidak stabil, terfragmentasi, dan represif. Tantangan utama yang dihadapi meliputi profesionalisasi organisasi masyarakat sipil, ketergantungan pada pendanaan berbasis proyek, serta munculnya kerentanan baru di ruang digital akibat pengawasan dan pendisiplinan algoritmik oleh negara. Kondisi demokrasi yang mengalami kemunduran serta menguatnya oligarki membuat strategi yang hanya bertumpu pada prosedur demokratis menjadi kurang efektif, sehingga daya tahan gerakan sangat bergantung pada kemampuan negosiasi kolektif dalam menghadapi peluang politik yang fluktuatif.

Keberlanjutan dalam konteks ini tidak dimaknai sebagai keberhasilan yang bersifat linear, melainkan sebagai praktik merawat jaringan, solidaritas, dan daya hidup feminisme di tengah tekanan struktural. Tulisan ini menekankan bahwa perjuangan perempuan memiliki biaya personal yang tinggi, terutama bagi Perempuan Pembela HAM yang menghadapi stigmatisasi dan ancaman keselamatan tanpa perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, feminisme harus dipahami sebagai horizon dan perangkat kritik yang terus diuji melalui praktik nyata, guna memastikan imajinasi emansipatoris dan kerja-kerja kemanusiaan dapat terus berlanjut lintas generasi di luar sekadar kemenangan simbolik