Keywords
women ministry
commission for women
How to Cite
Abstract
Indonesia urgently needs national women’s machinery, like ministry of women and commission for women. Beijing Platform for Action had been adopted by the fourth conferenc of women in September 1995 giving specific attention to national women’s machinery in implementing gender mainstreaming at all levels in national development. This machine coordinates and supports all policies regarding strategic decisions and real actions. In July 2004 ECOSOC adopt resolution on national women’s machinery as key actor in bureaucracy reformation. The resolution recommends that national women’s machinery is being put at the highest level to invest authority and equal power to fullfill the mandates.References
Dorotyh, McBride & Amy Mazur. 2012. World Development Report 2012 “Gender Equality and Development: Gender Machinieries Worldwide.
Global Gender Gap Report. 2013. http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2013/
Program Aksi Jokowi-JK. www.kpu.go.id
Catatan Belakang:
Tulisan ini hasil diskusi dari position paper Forum Perempuan untuk Perubahan yang diajukan kepada Jokowi-JK pada Agustus 2014.
Dialog World Cafe Pakar dan Praktisi “REFORMASI BIROKRASI & GENDER” yang diselenggarakan oleh Gender Working Group GIZ Indonesia 8 Oktober 2014
Tabel Program Aksi Jokowi-Jk untuk Perempuan diambil dari Diskusi Publik “Perempuan Memantau Visi dan Misi Capres” 1 Juni 2014 untuk melakukan sosialisasi perbandingan visi, misi, dan program para calon presiden-calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pemilu Presiden 2014. Bahwa di
laman www.kpu.go.id visi misi telah diunggah, namun, masih sedikit kalangan yang mengakses visi-misi itu karena minim sosialisasi, kesadaran politik masyarakat masih berpaku pada pengkultusan sosok kedua Capres-Cawapres. Perempuan sebagai bagian
dari gerakan masyarakat dalam diskusi ini perlu mengambil langkah pemantauan visi dan misi capres, dan ikut serta menegaskan tentang perlunya strategi keadilan gender dalam setiap penyelenggaraan negara oleh kedua calon pemimpin.