Abstract
The study examine Gender Equality and Justice bill (RUU KKG) debate in the parliament and why it failed or being postponed by the House of Representatives in 2014. Are religious views play a significant role in rejecting the bill? Or is KKG bill loaded with Western ideology and interests? Why are political parties reluctant to fight for women’s equality ? These are the questions explored in this study. The study also shows the lack of understanding of the history of Indonesian women’s movement and culture in the parliament.References
Conway, et al. 1999. Women & Public Policy, A Revolution in Progress. Washington DC:CO Press.
Dokumentasi/Notulensi Masukan Masa Persidangan Tahun 2012-2013.
DPR RI: Dina Martiany S.H, M.Si, Peneliti bidang Studi Gender pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data, dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. Wawancara dilakukan pada 7 Juli 2015 di kantor P3DI DPR RI.
------: Bapak Maman Imanul Haq, anggota Komisi VIII DPR RI periode 2014-2019 dari fraksi PKB. Wawancara dilakukan pada 2 Juli 2015 di gedung Nusantara 2 MPR RI ------: Ibu Dra. Soemintarsih Muntoro, M.Si, anggota Komisi VIII DPR RI periode 2009-2014
dari fraksi Hanura. Wawancara dilakukan pada 13 Juli 2015 di Kediaman ibu Soemintarsih Muntoro, Jati Bening.
Hizbut Tahrir. 11 April 2012. RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) Bertentangan dengan Islam, Berbahaya dan Merusak. (http://hizbut-tahrir.or.id/2012/04/11/ruu-kesetaraandan-keadilan-gender-kkg-bertentangan-dengan-islam-berbahaya-dan-merusak/,
diakses 27 Juli 2015)
Ilkkaracan, Pinar. 2000. Women and Sexuality in Muslim Societies. Istanbul: WWHR.
Januar, Iwan. 20 April 2012. Analisa dan Kritik Terhadap Draft RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender. (http://hizbut-tahrir.or.id/2012/04/20/analisa-dan-kritik-terhadap-draft-ruukeadilan-dan-kesetaraan-gender/, diakses 27 Juli 2015).
Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan. Apakah RUU KKG Bermaksud Menyamaratakan Laki-laki dan Perempuan?. Jakarta: LBH APIK.
------. RUU KKG Harus Didukung Kelembagaan yang Efektif. Jakarta: LBH APIK.
-------. 2013. Prinsip dan Pengaturan Yang Harus Ada Dalam RUU/UU Kesetaraan Gender. Jakarta: LBH APIK.
-------. 2012. Membangun Gugus Tugas yang Efektif. Jakarta: LBH APIK
-------. 2013. Pentingnya RUU KKG. Jakarta: LBH APIK
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: ibu Danty Anwar, Staf ahli KPP-PA. Wawancara dilakukan pada 24 Juni 2015 di kantor KPP-PA di Jl. Medan Merdeka Barat, Jakarta.
KOWANI. 2009. 80 Tahun Kowani. Jakarta: Sinar Harapan.
KPPA. 2012. Mewujudkan Payung Hukum Penghapusan Diskriminasi Gender di Indonesia.
Martiany, Dina. 2012, Mei. “Pro dan Kontra RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender.” Info Singkat Kesejahteraan Sosial. Vol. IV, No. 10/II/P3DI/Mei/2012 : 9-11
MIUMMI. 23 April 2012. Pernyataan Sikap MIUMMI tentang RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender.
(http://www.dakwatuna.com/2012/04/23/20020/pernyataan-sikap-miumi-tentang-ruu-kesetaraan-dan-keadilan-gender/#axzz3hAhWru8W, diakses pada 27 Juli 2015)
Naskah Akademik RUU KKG ke BALEG. 13 Desember 2013.
Ramazanoglu dan Holland. 2003. Feminist Methodology. London: Sage Publication.
Vreede, Cora. 2008. Sejarah Perempuan Indonesia, Gerakan&Pencapaian. Depok: Komunitas Bambu.
Waylen, Georgina. 1996. Gender in Third World Politics. Buckingham: Open University Press.