Keywords
victims
integrated service
violence against women
How to Cite
Abstract
The increasing number of violence against women every year raises question about the effectiveness of intergrated service programs for the women victims of violence. The government established the Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A) in 2002 supported by National Commission on Violence against Women (KOMNAS Perempuan) in the effort to provide protection and empowerment of women victims of violence. However, the increasingly diverse forms of violence against women have resulted in complex needs of the victims. The question arises whether the function and performance role of P2TP2A has fully answered the needs of victims or not. This article focuses on assessments conducted by KOMNAS Perempuan and Forum Pengada Layanan (FPL) in 16 provinces to re-examine the role of P2TP2A's functions and performance in meeting the needs of victims. Based on the findings of the assessment, there are still shortcomings in the system and performance of P2TP2A in providing victims’ needs, such as lack of awareness as service providers, coordination problems among institutions and limited budget. This assessment uses in-depth interviews and document studies, by including the lessons from the P2TP2A Surakarta city, Bandung district and Central Java Province.References
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 22 September 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 19 April 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, Perlindungan Anak, 22 Oktober 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintahan Daerah, 30 September 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Jakarta.
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010, Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, 28 Januari 2010, Jakarta.
Peraturan Menteri Negara Pemberdayan Perempuan dan Perindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010, Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu, 30 Agustus 2010, Jakarta.
Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015, Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 27 Mei 2015, Jakarta.
Surat Keputusan Bersama (SKB) 25 September 2002, antara tiga Menteri, yakni Menteri Pemberdayaan Perempuan (No. 14/Men.PP/Bep.V/X/2002), Menteri Sosial (No. 75/huk/ 2002), Menteri Kesehatan (No. 1329/Menkes/SKB/X/2002) dan Kapolri, Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, Jakarta.