Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Refiguring Law for Victims of Sexual Violence

Ema Mukarramah

Abstract

Discourse of sexual violence bill as a special legal protection has been rolled out in accordance with various criticisms towards Criminal Code. Meanwhile, the weaknesses of substance of legislations on protecting sexual violence victim take part to strengthen the discourse. Furthermore, various facts that show obstacles experienced by sexual violence victim to achieve justice in criminal justice system become a cornerstone to raise victim-oriented perspective on legislations. This paper will elaborate urgency of sexual violence bill appearance based on availability of legislations provide protection for victim. The paper will spell out various obstacles faced by women who experienced sexual violence when seeks justice through criminal justice system as well. Moreover, the paper will look opportunity to objectify the bill based on progress of National Legislation Program.

Keywords

Penal Code; sexual violence; criminal law

Full Text:

PDF

References

Djauhari, Arifin 2014, “Peradilan Khusus Keluarga: Sebuah Perspektif Filosofis” dalam Tridewiyanti, Kunthi, et al. (Ed). Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013. Komnas Perempuan, Jakarta.

Fanani, Estu R, et al. 2007, Laporan Pemantauan Peradilan di Enam Wilayah (Medan, Palembang, Jakarta, Kalimantan Timur, Manado, Kupang Periode 2004-2005), LBH APIK Jakarta bekerja sama dengan LBPP DERAP WARAPSARI, Komnas Perempuan dan Convention Watch PKWJ UI, Jakarta.

Forum Pengada Layanan 2015, Draf Laporan Hasil Uji Coba Pendokumentasian Kasus Kekerasan Seksual, disusun oleh Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan pada bulan Agustus 2015, LRC-KJHAM, Semarang.

Heroepoetri, Arimbi (Ed). 2005, Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Jender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum. Komnas Perempuan, LBPP Derap Warapsari, LBH APIK Jakarta, Convention Watch, PKWJ UI, Jakarta.

Jaringan Masyarakat Sipil Pembela Korban Kekerasan Seksual. 2013. Siaran Pers Jangan Abaikan Fakta Terdakwa Korban Perkosaan, 22 Oktober 2013. Jakarta: Jaringan

Masyarakat Sipil Pembela Korban Kekerasan Seksual.

Komnas Perempuan 2011, Lembar Fakta Kekerasan Seksual: Kenali dan Tangani, 24 November 2011, Komnas Perempuan, Jakarta.

Komnas Perempuan 2012, Kekerasan Seksual. Diakses pada 11 April 2014, jam 15.10 WIB

dari http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/KekerasanSeksual-Kenali-dan-Tangani.pdf

Komnas Perempuan 2014, Policy Brief Macam Ragam Kebijakan Kekerasan Seksual di Mancanegara. Komnas Perempuan, Jakarta.

Komnas Perempuan 2015, Draf Naskah Akademik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Per 20 November 2015, Komnas Perempuan, Jakarta.

LBH APIK Jakarta Divisi Perubahan Kebijakan 2005, Draf Kertas Posisi RUU Perkosaan, LBH APIK Jakarta, Jakarta.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Bidang Bantuan Kompensasi dan Restitusi 2010, Pemetaan Pengaturan Hak-hak Pemulihan Bagi Korban dalam Hukum Nasional Di Luar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta.

Moeljatno 1978, Azas-azas Hukum Pidana, tanpa nama penerbit, tanpa tempat.

Mukarramah, Ema (Ed). 2015, Menggugah Komitmen Negara Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan: Himpunan Naskah Usulan Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Kajian Implementasi Kebijakan. Komnas Perempuan, Jakarta.

Munti, Ratna Batara 2006, “Pasal-pasal Diskriminatif dalam RUU KUHP” dalam Jurnal Perempuan Nomor 49 September 2006, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

Oktaviani, Indry et.al, Heroepoetri, Arimbi (Ed), 2005, Panduan Pemantauan Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum. LBH APIK Jakarta bekerja sama dengan LBPP DERAP WARAPSARI, Komnas Perempuan dan Convention Watch PKWJ UI, Jakarta.

Soponyono, Eko 2012, “Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan yang Berorientasi Pada Korban” dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 41 Nomor 1 Tahun 2012, Universitas Diponegoro, Semarang.

Sugandhi, R 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K.U.H.P.) dengan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya.

Tridewiyanti, Kunthi, et al. (Ed). 2014, Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013, Komnas Perempuan, Jakarta.

Zulfa, Eva Achjani 2013, Sistem Peradilan Pidana dan Upaya perlindungan Korban, Makalah disampaikan dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada bulan November 2011 di Hotel Redtop Jakarta. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jakarta.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.