Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Raison d’etre of Mainstreaming Gender in 2014-2019 Jokowi-Kalla Cabinet: Women, Justice and Governance

Dewi Candraningrum

Abstract

Tulisan ini akan meletakkan fokus pada kehadiran perempuan dalam eksekutif pemerintahan, yaitu kabinet. Kajian singkat ini akan menggunakan pendekatan institutionalisme feminis yang secara metodologis dan klinis melacak, mencurigai, dan menerangkan bahwa akses dan peran perempuan dalam institusi eksekutif amat terbatasi dan berada di bawah rerata adil. Pendekatan ini adalah pendekatan subjektif yang secara aksiologis berpihak pada perempuan dan kelompok minoritas lain (ras-etnis, kelas sosial politik agama, orientasi seksual, difabel, dan lain-lain). Pendekatan ini memiliki tiga matra keberpihakan: pertama, asumsi eksplisit bahwa peraturan dan praktik yang menjadi raison d’être (alasan eksistensial) praktik politik amat maskulin dan mengabarkan ketidaksetaraan relasi kekuasaan, secara spesifik mengkonstruksi (l)iyan dalam kata kunci gender, ras, etnis, agama, dan kelas sosial-ekonomi. Kedua, memberikan penghargaan pada praktik-praktik informal dari proses-proses komunikasi dan tatakelola politik yang tidak termaktub dalam paradigma modern. Perihal 124 ini secara spesifik menginduk pada praktik-praktik masyarakat adat dan perlindungan ekologis yang erat kaitannya dengan perikehidupan perempuan dan para liyan. Ketiga, komitmen pada pengarusutamaan, pendekatan ini menyadari bahwa dua perihal tersebut tidak akan teratasi tanpa ada komitmen politik atas tindakan-tindakan pengarusutamaan, baik gender, difabel, ekologis, dan lain-lain. Dengan membawa tiga dimensi tersebut, tulisan ini akan mengambil posisikeputusan bagaimana akses perempuan menuju kabinet dan bagaimana jalan dibentangkan untuk memberikan para liyan akses yang adil atas praktik-praktik politik—tidak hanya dalam posisi inferior tetapi perempuan juga perlu berada dalam posisi kementerian portofolio strategis—dimana strategi pengarusutamaan gender dijangkarkan ke dalam sistem operasional eksekutif. Riset ini juga merupakan dokumentasi kajian Jurnal Perempuan atas Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada 29 Oktober 2014 bersama beberapa ahli di bidangnya masing-masing.

Full Text:

PDF

References

Annesley, C. and Gains, F. 2010. “The Core Executive: Gender Power and Change” in Political Studies, 58 (5): 909-29.

Candraningrum, Dewi. “Interview with Jeffrey Winters: The Importance of Nation’s Intervention on Electoral Quotas for Women” in Indonesian Feminist Journal Vol 2 No 2 August 2014.

Chappell L. 2006. “Comparing Political Institutions: Revealing the Gendered ‘Logic of Appropriateness’“ in Politics and Gender, vol. 2, no. 2, pp. 223-234.

Derichs, Claudia & Mark R. Thomson (Eds). 2013. Dynasties and Female Political Leaders in Asia: Gender, Power and Pedigree. Berlin: Litverlag.

Escobar-Lemmon, Maria and Michelle M. Taylor-Robinson. 2009. “Pathways to Power in Presidential Cabinets: What are the Norms for Different Cabinet Appointments and do Female Appointees Conform to the Norm? A Study of 5 Presidential Democracies”.

Paper presented at the Annual Meeting of the American Political Science Association, September 3-6, Toronto.

Brown, Anna. “Perceptions about women bosses improve, but gap remains” in Pew Research Center. http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/08/07/perceptions-aboutwomen-leaders-improve-but-gap-remains/ 11/08/2014: 08.07 pm.

Status Perempuan dalam Kabinet dalam FGD-Focus Group Discussion oleh Yayasan Jurnal Perempuan, Rabu 29 Oktober jam 12.00-17.00 WIB

Jalalzai, Farida. 2013. Shattered, Cracked or Firmly Intact? Women and the Executive Glass Ceiling Worldwide. Oxford University Press.

Jurnal Perempuan Edisi 82 “Pemilu, Agama dan Status Perempuan”. Agustus/2014.

Krook, Mona Lena and Diana O’Brien. 2012. “All the President’s Men? The Appointment of Female Cabinet Ministers Worldwide”. Journal of Politics. 74 (3): 840–855.

Krook, M.L. and Mackay, F. (eds) (2011) Gender, Politics and Institutions: Towards a feminist institutionalism. Palgrave.

Laver, Michael & Kenneth A. Shepsle. 1994. Cabinet Ministers and Government Formation in Parliamentary Democracies. Cabinet Ministers and Parliamentary Government.

Michael Laver and Kenneth A. Shepsle (eds). New York: Cambridge University Press.

Poguntke, Thomas and Paul Webb (Eds) 2005. The Presidentialization of Politics: A Comparative Study of Modern Democracies. Oxford University Press.

Vermonte, Philips J. & et al. 2014. The Increased Number of Female Members of Parliament: Identifying Its Origin and Obstacles in Indonesia, the Philippines and Timor-Leste.

Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.

The Economist. “Women in politics. Treating the fair sex fairly: Female ministers are fewer than their male colleagues, but equally effective”. 9 August 2014.

http://www.economist.com/news/international/21611148-female-ministers-arefewer-their-male-colleagues-equally-effective-treating?fsrc=scn/tw/te/pe/ treatingthefairsexfairly 11/08/2014: 08.17 pm.

Wiliarty, Sarah Elise. “Frauenpower? Women in the Cabinet under Kohl, Schroeder and Merkel”. Paper prepared for the ECPR Joint Sessions Workshop 16 ‘Gender Representation, and Power in the Executive Branch’ Salamanca, Spain, April 2014.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.