Keywords
women human rights framework
transwomen
How to Cite
Abstract
The Population Administration Law (UU Adminduk) regulates that the Identity Card (Kartu Tanda Penduduk/KTP) is the states’ obligation facilitated by the Goverment and carried out by citizens. KTP is a tool to ensure that citizens are registered and their rights on civil, political and social economic are guaranteed. The absence of KTP causes multiple layers of vulnerability of stigmatized and discriminated groups, namely transwomen. They are marginalised from access to justice and basic rights, before and in a time of COVID-19 pandemic. Various stigma, violence and discrimination are experienced by transwomen who do not have access to KTP, which unfortunately does not anticipated by the Adminduk Law. This paper analyzes the implementation of the Adminduk Law related to KTP mechanism for transwomen, particularly in a time of pandemic. Using the women human rights framework, this paper shows substantive problems that potentially threaten access to justice and equality of transwomen.
References
Detik.com. 2021. https://news.detik.com/berita/d-5545124/kemendagri-akan-buatkan-e-ktp-untuk-transgender diunggah pada 7 September 2021.
Detik.com. 2020. Kemendagri Akan Buatkan E-KTP untuk Transgender. https://news.detik.com/berita/d-5545124/kemendagri-akan-buatkan-e-ktp-untuk-transgender diunggah pada 7 September 2021.
ILO. 2020. Laporan Kajian Cepat: Dampak Sosio-Ekonomi COVID-19 terhadap Orang Dengan HIV dan Populasi Kunci.
Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN No. 3886 Tahun 1999, TLN No. 3886
Indonesia, Undang-Undang tentang Undang-Undang tentang Pengesahan International Covenant on. Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak- hak Sipil dan Politik). UU No. 12 Tahun 2005. LN No. 119 Tahun 2005, TLN. No. 4558
Indonesia, Undang-Undang tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. UU No. 7 Tahun 1984, LN No. 29 Tahun 1984, TLN No. 3277
Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. //C:/Users/endra/Downloads/Documents/PERMENDAGRI_NO_11_2010.pdf
Indonesia, Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diubah menjadi Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013. %2024%202013%20ttg%20perubahan%20uu%20adminduk.pdf
Idntimes.com. 2021. Duka Transpuan Tak Punya E-KTP Sulit Urus Pemakaman Hingga Perbankan. 2021. https://www.idntimes.com/news/indonesia/vamela-aurina-2/duka-transpuan-tak-punya-e-ktp-sulit-urus-pemakaman-hingga-perbankan diunggah pada 8 September 2021.
Jaringan Transgender Indonesia. 2020. The Impact of the COVID-19 Pandemic on Transgender Communities in Indonesia (2020 Survey).
Jogja.Suara.com. 2021. Transpuan di Jogya Bisa Ajukan KTP Tak perlu Tergabung di Komunitas. https://jogja.suara.com/read/2021/09/01/210000/transpuan-di-jogja-bisa-ajukan-ktp-tak-perlu-tergabung-di-komunitas diunggah pada 7 September 2021.
Kabarbanten.Pikiran Rakyat.com. 2021. Transgender atau Transpuan di Kota Tangerang Akhirnya Miliki e-KTP. https://kabarbanten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-592464146/17-transgender-atau-transpuan-di-kota-tangerang-akhirnya-miliki-e-ktp diunggah pada 7 September 2021.
Kementerian Dalam Negeri. 2020. Prof Zudan: Identitas Penduduk Wujud Perlindungan Hak Sipil dari Negara Kepada Warganya. https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/584/prof-zudan-identitas-penduduk-wujud-perlindungan-hak-sipil-dari-negara-kepada-warganya diunggah pada 7 September 2021
Kementerian Kesehatan. 2020. Laporan Teknis Estimasi Jumlah Populasi Beresiko Terinveksi HIV di Indonesia.
Komnas Perempuan. 2019. Seri Dokumen Kunci 14. Laporan Dan Proses Advokasi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Kepada Mekanisme Treaty Bodies Dan High ComMisioner Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Komnas Perempuan. 2020. Menata Langkah dalam Ketidakpastian: Menguatkan Gerak Juang Perempuan di Masa Pandemi Covid-19 Kajian Implementasi Kebijakan PSBB dan Dampaknya Pada Hak Konstitusional Perempuan.
Nurhadi. 2020. Penguatan Modal Sosial dalam Mitigasi Covid-19. Gadjah Mada Univ. Press.
Permendagri No. 96 Tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi. file:///C:/Users/endra/Downloads/Documents/Permendagri%2096%20Tahun%202019
Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA). 2020. Menyambung Rantai Inklusi: Memahami Kerentanan dalam Sistem Administrasi Kependudukan di Indonesia. Menyambung-Rantai-Inklusi-Memahami-Kerentanan-dalam-Sistem-Adminduk-di-Indonesia.pdf
Puzzle Indonesia. 2020. Hambatan Kepemilikan KTP di Komunitas Transgender Perempuan di Kota Bandung.
Republika.co.id. 2021. Transgender di Kota Tangerang Miliki KTP-el. https://www.republika.co.id/berita/qydn8o487/22-transgender-di-kota-tangerang-miliki-ktpel diunggah pada 7 September 2021
Tempo.co. 2021. Jalan Berliku Memperjuangkan KTP bagi Transgender. https://nasional.tempo.co/read/1482601/jalan-berliku-memperjuangkan-ktp-bagi-transgender diunggah pada 7 September 2021
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Copyright (c) 2021 Jurnal Perempuan