Call For Paper: JP 110 Perempuan dan Inisiatif Keadilan

 

Call for paper

 

Kerangka Acuan (ToR)

Perempuan dan Inisiatif Keadilan

 

Latar belakang

Sejak tahun 1998, bangsa Indonesia berusaha menghadapi dan membongkar sistem politik yang otoriter yang mewarisi bangsa Indonesia dengan berbagai konflik, kekerasan, diskriminasi, marginalisasi, terhadap berbagai kelompok masyarakat, termasuk terhadap perempuan.

Dalam sejarah kekerasan dan pelanggaran HAM yang pernah dan terus terjadi di Indonesia, perempuan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang mengalami berbagai bentuk pelanggaran HAM, termasuk di dalamnya berbagai bentuk kekerasan berbasis gender. Dalam konteks politik yang otoritarian, perempuan kerap menjadi sasaran dari kontrol terhadap masyarakat. Di dalam berbagai ketegangan politik, perempuan menjadi sasaran kekerasan baik fisik maupun politik. Misalnya sejak tahun 1965, partisipasi politik perempuan di Indonesia dilumpuhkan dengan penghancuran Gerwani melalui kekerasan, stigma, maupun diskriminasi. Kekerasan dan ketidakadilan sosial juga terjadi secara masif terhadap perempuan dalam tragedi perkosaan dan kerusuhan saat Mei 1998, konflik di Aceh, Papua, dan peristiwa konflik dan pelanggaran HAM lainnya.

Berbagai pelanggaran HAM terhadap kaum perempuan tersebut memperlihatkan dimensi interseksionalitas yang berkembang dalam pemikiran feminisme. Dalam berbagai kekerasan massal yang terjadi di Indonesia, perempuan korban berada dalam posisi interseksional baik karena ras, agama, kelas, etnis, pandangan politik yang beririsan dengan identitas gendernya  sebagai perempuan.

Hingga saat ini berbagai bentuk dan praktik diskriminasi dan ketidakadilan sosial terhadap perempuan belum direspons secara tuntas. Beberapa di antaranya adalah pemenuhan hak perempuan korban di daerah pasca operasi militer, perempuan dalam konflik sumber daya, berbagai praktik kekerasan terhadap perempuan yang masih terus berlangsung atas nama tradisi, adat, budaya, feminisasi kemiskinan, dan berbagai persoalan lainnya.

Dalam konteks pelanggaran HAM masa lalu negara berhutang untuk mengungkap kebenaran dan memberikan pemulihan bagi korban. Sementara, dalam menyoal keadilan sosial, maka negara juga bertanggungjawab untuk mengusahakan dan menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak atas rasa aman dan bebas dari diskriminasi. Belum tuntasnya berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu telah melanggengkan diskriminasi dan ketidakadilan yang dialami perempuan. 

Setelah lebih dari dua dekade transisi politik, Indonesia masih belum berhasil menghadapi warisan kekerasan dalam berbagai pelanggaran HAM yang masif di era otoritarian. Pekerjaan rumah yang tertinggal ini justru berlanjut menjadi persoalan konflik yang berkelanjutan, dan berbagai bentuk kekerasan berbasis gender. Gagalnya inisiatif hukum, seperti Pengadilan HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, pemulihan, dan lainnya, kemudian berujung pada impunitas.

Ketika impunitas terjadi, sistim politik saat ini justru cenderung kembali pada praktik otoritarian, seperti persekusi, kriminalisasi terhadap pembela HAM/aktivis perempuan, dan pengabaian terhadap hak-hak korban. Oleh sebab itu, inisiatif korban, penyintas, dan organisasi masyarakat sipil semakin relevan untuk meninjau dan mendorong kembali cita-cita demokratisasi seperti keadilan transisi dan/atau keadilan restoratif, serta agenda keadilan gender. Pengungkapan kebenaran oleh korban, rekonsiliasi melalui medium budaya, upaya pemulihan di akar rumput, merupakan beberapa contoh inisiatif keadilan yang muncul di tengah situasi impunitas. Di berbagai inisiatif keadilan tersebut, kaum perempuan telah menjadi penggerak, baik bagi dirinya, bagi keluarga, dan juga bagi komunitas.

Kajian feminisme terhadap berbagai inisiatif keadilan menjadi penting untuk dieksplorasi dan dipahami, sebagai kekuatan etis, sosial dan/atau politik dengan pendekatan interdisipliner. Jurnal Perempuan edisi 110, hendak mengeksplorasi berbagai pengalaman konkret perempuan dan kelompok marginal lainnya dalam mendorong inisiatif keadilan di dalam masyarakat. Dengan matra feminisme, Jurnal Perempuan edisi “Perempuan dan Inisiatif Keadilan” adalah salah satu upaya untuk membangun diskursus dan mendorong agenda keadilan di Indonesia.

JP Edisi 110 adalah Kerjasama Jurnal Perempuan dan Asia Justice & Rights (AJAR).

 

Pembahasan

            Jurnal Perempuan mendukung semua pembahasan dengan perspektif gender dan feminisme, yang berkaitan dengan beberapa isu dan masalah sebagai berikut:

 

  • Kajian teoretis keadilan yang berfokus pada teori feminisme
  • Mendorong perspektif gender dalam keadilan hukum
    • Reparasi dan pemulihan sebagai inisiatif keadilan
    • Pengungkapan kebenaran dan politik ingatan
    • Perempuan dalam konflik sumber daya alam
    • Rekonsiliasi akar rumput
    • Memorialisasi, pengungkapan sejarah, dan seni/budaya sebagai inisiatif keadilan
    • Keadilan gender dalam keadilan transisi dan/keadilan restoratif
    • Kekerasan terhadap perempuan sebagai pelanggaran berat HAM
    • Perempuan di daerah konflik
    • Kemiskinan dan aksesibilitas ekonomi dalam pelanggaran HAM

 

 

Keterangan Jurnal Perempuan

Jurnal Perempuan merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap empat bulan dengan menggunakan sistem peer review (mitra bestari). Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoretis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru.  Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi.

Jurnal Perempuan telah terakreditasi secara nasional dengan No. Akreditasi:36/E/KPT/2019, peringkat SINTA 2. Semua tulisan yang dimuat di JP 109 akan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan diunggah di website www.indonesianfeministjournal.org

 

Tenggat Waktu

Semua tulisan diharapkan masuk ke email Jurnal Perempuan selambatnya pada hari Senin, 27 September 2021 melalui unggahan pada: http://indonesianfeministjournal.org/index.php/IFJ/about/submissions, dengan terlebih dahulu membuat akun penulis JP. Jika mengalami kesulitan atau ada pertanyaan, penulis dapat menghubungi Redaksi Jurnal Perempuan di: redaksi@jurnalperempuan.com

 

Etika & Pedoman Publikasi Ilmiah Jurnal Perempuan

  1. Artikel merupakan hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya.
  2. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian, gagasan konseptual, aplikasi teori, dan ide tentang perempuan dan gender (identitas gender, orientasi seksual, LGBT) sebagai subjek kajian.
  3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik dengan tipe huruf Calibri ukuran 12, Justify, spasi 1, pada kertas ukuran kuarto dan atau layar Word Document dan dikumpulkan melalui alamat email pada (redaksi@jurnalperempuan.com).
  4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan sebagai berikut: Judul komprehensif dan jelas dengan mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 kata. Nama ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat email, dicantumkan di bawah judul. Abstrak ditulis dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. Pendahuluan bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan metode penelitian. Metode Penelitian berisi cara pengumpulan data, metode analisis data, serta waktu dan tempat jika diperlukan. Pembahasan disajikan dalam sub bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian teori feminisme dan atau kajian gender seperti menjadi ciri utama JP. Penutup bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan fokus penelitian/kajian/ temuan dan mengandung nilai perubahan. Daftar Pustaka yang diacu harus tertera di akhir artikel.
  5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara lengkap sebagai catatan tubuh (body note), sedangkan keterangan yang dirasa penting dan informatif yang tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai Catatan Akhir (endnote).
  6. Penulisan Daftar Pustaka adalah secara alfabetis dan mengacu pada sistem Harvard Style, misalnya: (Arivia 2003) untuk satu pengarang, (Arivia & Candraningrum 2003) untuk dua pengarang, dan (Arivia et al. 2003) untuk empat atau lebih pengarang.

Contoh:

Arivia, G 2003, Filsafat Berperspektif Feminis, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

Amnesty International (AI) 2010, Left Without a Choice: Barriers to Reproductive Health in Indonesia, diakses pada 5 Maret 2016, jam 21.10 WIB,

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/AmnestyInternational_for_PSWG_en_Indonesia.pdf

Candraningrum, D (ed.) 2014, Body Memories: Goddesses of Nusantara, Rings of Fire and Narrative of Myth, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta.

Dhewy, A 2014, “Faces of Female Parliament Candidates in 2014 General Election”, Indonesian Feminist Journal,vol. 2 no. 2, h. 130-147.

“Sukinah Melawan Dunia” 2014, KOMPAS, 18 Desember, diakses 20 Desember 2014, http://nasional.kompas.com/read/2014/12/18/14020061/Sukinah.Melawan.Dunia 

 

7.  Penulis wajib melakukan revisi artikel sesuai anjuran dan review dari Dewan Redaksi dan/atau Mitra Bestari.

8.   Kepastian pemuatan diberitahukan oleh Pemimpin Redaksi dan atau Sekretaris Redaksi kepada penulis. Artikel yang tidak dimuat akan diberitahukan via email. Penulis yang tulisannya dimuat akan mendapatkan dua eksemplar JP cetak.

 --