Announcements

Call For Paper: JP 92 Perempuan dan Kebijakan Publik

 
Jatuhnya rezim Orde Baru dan bergulirnya reformasi membuka pintu bagi keterlibatan perempuan secara lebih luas dalam kehidupan politik dan pengambilan kebijakan setelah sebelumnya Orde Baru melakukan stigmatisasi, domestikasi, dan kooptasi terhadap perempuan. Proses transisi demokrasi yang telah dan sedang berjalan sedikit banyak memungkinkan perempuan untuk mengklaim ruang bagi kesetaraan dan keadilan gender di lembaga-lembaga yang baru muncul atau yang direformasi. Upaya meningkatkan keterwakilan dan keterlibatan perempuan dalam lembaga-lembaga yang menghasilkan kebijakan publik dipandang penting dan menjadi prioritas gerakan perempuan. Hal ini mengingat kebijakan publik memiliki dampak yang berbeda bagi laki-laki, perempuan, dan gender ketiga. Selain itu kebijakan publik juga memiliki kapasitas baik untuk melanggengkan maupun menghapuskan diskriminasi dan ketidakadilan gender. Karena itu dengan memasukkan perspektif feminis sebagai pertimbangan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik, kita dapat berharap kesetaraan dan keadilan gender dapat terwujud. Sejauh ini langkah menghadirkan dan melibatkan perempuan tersebut cukup menunjukkan hasil, di lembaga legislatif di tingkat pusat (DPR) terdapat peningkatan jumlah perempuan terpilih pada dua kali pemilu, yakni 12% pada 2004, 18% pada 2009, dan penurunan  pada 2014, 17,63%. Meskipun untuk level daerah (DPRD) jumlahnya lebih kecil, bahkan terdapat beberapa daerah yang tidak memiliki anggota legislatif perempuan di DPRD. Di lembaga eksekutif jumlah pegawai perempuan yang menduduki jabatan eselon 1 atau memiliki peran dan posisi strategis sebagai pengambil kebijakan juga meningkat, pada 2011 sebanyak 9,17%, pada 2012 sebanyak 16,41%, pada 2013 sebanyak 20,09% dan pada 2014 sebanyak 20,65% (Publikasi Statistik Indonesia 2015). Akan tetapi data yang ada menunjukkan terdapat ketimpangan yang tajam antara pegawai negeri laki-laki dan perempuan yang berada di jabatan struktural (eselon) dibandingkan dengan yang berada di jabatan fungsional.
 
Selain penetapan kuota perekrutan perempuan baik di partai politik, legislatif, maupun lembaga negara atau independen untuk memastikan kehadiran dan keterlibatan perempuan, upaya lain juga didorong kelompok feminis agar sektor publik menjadi sensitif gender. Seperti pengenalan masalah kesetaraan gender dalam pengukuran kinerja, penerapan anggaran sensitif gender dalam penyusunan anggaran, dan reformasi kerangka hukum dan sistem peradilan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan. Penerapan otonomi daerah sejalan dengan bergulirnya reformasi diharapkan juga dapat membuka akses, partisipasi, dan kontrol perempuan terhadap berbagai kebijakan publik di tingkat lokal sehingga perempuan juga mendapat manfaat dan menjadi subjek kebijakan. Pertanyaan penting yang perlu diajukan terkait kehadiran dan keterlibatan perempuan di ranah politik pengambilan kebijakan publik adalah apakah perempuan yang berada di jabatan publik benar-benar mempromosikan kepentingan perempuan dalam pengambilan kebijakan publik? Apakah kebijakan yang dihasilkan otomatis menjadi adil gender? Dalam situasi semacam apa perempuan dan kolega laki-lakinya dapat menghasilkan kebijakan publik yang sensitif gender? Joyce Gelb (1989) mengungkapkan kita dapat mengetahui pengaruh feminis terhadap politik nasional dengan menganalisis isu-isu kebijakan publik. Ini dilakukan dengan mengeksplorasi  1) pengaturan agenda—peran kelompok-kelompok feminis dalam menginisiasi dan menyusun kebijakan publik, 2) pengaruh kelompok-kelompok feminis dalam pengambilan keputusan di legislatif dan eksekutif, dan 3) implementasi kebijakan yang diberlakukan. Poin penting dari analisis ini adalah memeriksa peran yang dijalankan kelompok-kelompok feminis di salah satu atau semua langkah-langkah penting tersebut dalam proses pembuatan kebijakan. 
 
Kita dapat mencatat sejumlah kebijakan yang ramah perempuan yang dihasilkan DPR pasca reformasi seperti UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No. 10 tahun 2012 tentang Pemilu dan UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Di level daerah juga terdapat sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang berpihak pada perempuan seperti Perda Pelindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Perda Pembebasan Biaya Akte Kelahiran, Perda Pemberdayaan Perempuan dan Perda Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan Intruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan. Di sisi lain terdapat juga sejumlah rancangan kebijakan yang hingga hari ini masih dalam proses pembahasan dan belum berhasil diundangkan, seperti RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Keadilan dan Kesetaraan Gender dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Pertanyaan yang perlu kita ajukan kemudian adalah bagaimana implementasi kebijakan-kebijakan tersebut? Sejauhmana kebijakan tersebut berpengaruh terhadap kehidupan perempuan dan perubahan sosial dan budaya? Bagaimana pembelajaran dari proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut? Bagaimana strategi yang perlu dikembangkan ke depan? Selain itu penting juga bagi gerakan perempuan untuk memeriksa dan mengevaluasi kebijakan progender yang telah dihasilkan pemerintahan Jokowi dalam dua tahun terakhir. Bagaimana dan sejauhmana kebijakan yang dihasilkan telah mengakomodasi agenda politik, kebutuhan dan hak-hak dasar perempuan sebagai warga negara? Kajian JP92 akan membedah pertanyaan-pertanyaan kunci terkait perempuan dan kebijakan publik dari berbagai matra, yakni filsafat, antropologi, politik, ekonomi, sosiologi, hukum, dan pendidikan.
 
Posted: 2017-01-20
 

Call For Paper: JP 91 Status Perempuan dalam STEM

 
Dalam agenda SDGs (Sustainable Development Goals) atau dikenal juga sebagai agenda 2030, salah satu mandat dalam wacana kesetaraan adalah pentingnya perempuan, remaja perempuan dan anak-anak perempuan untuk menguasai sains, teknologi dan inovasi (STI), yang merupakan tujuan kelima. Kesempatan pembangunan politik ekonomi tidak bisa dipisahkan dari sektor ini, misalnya perubahan iklim dan teknologi yang bersih karbon (atau bebas karbon) membutuhkan partisipasi perempuan dalam penguasaan teknologinya. Akan tetapi, dunia mengalami masalah mendasar dalam hal ini, yaitu adanya gap penguasaan dan akses STI oleh laki-laki dan perempuan. Setidaknya 90% pekerjaan sekarang membutuhkan ketrampilan ICT (Information Communication and Technology). The Commission on the Status of Women (2011, 2014) dan 20 tahun perjalanan Beijing Platform for Action (2015) merekomendasikan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk mengadvokasi rendahnya perempuan dan remaja perempuan dalam ICT dan STI. Maka dari itu dibutuhkan investasi dan jalan akses untuk diberikan pada anak-anak dan remaja perempuan untuk menutup jurang penguasaannya.
 
Menurut laporan Bank Dunia, jumlah perempuan dalam STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) terus-menerus menurun dari sekolah menengah sampai dengan universitas, kemudian diteruskan dalam pekerjaan di laboratorium, pengajaran dan pengambil kebijakan riset dan teknologi (UN Women Report 2015). Perihal ini disebabkan oleh rendahnya perempuan dalam pengambil kebijakan dan keputusan yang menyangkut riset teknologi di negara masing-masing. Kepemimpinan perempuan amat rendah dalam penggunaan energi, adaptasi perubahan iklim, dan produksi ekonomi. Dalam sektor formal, hanya 10% perempuan berada dalam sektor STI. Ini amat kecil sekali dan merugikan perempuan secara global. Dan yang lebih menyedihkan UN Women melaporkan hanya 5% perempuan saja yang menjadi anggota dari akademi nasional dalam disiplin sains teknologi. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena anak-anak perempuan, remaja perempuan dari kecilnya telah terdiskoneksi dengan akses teknologi dan tak adanya dukungan budaya dan lingkungan pada anak-anak dan remaja perempuan untuk menguasai STI, ICT, STEM.
 
Di Jerman misalnya, untuk mendongkrak dan mengurangi gap antara anak laki-laki dan perempuan, sekolah-sekolah menyelenggarakan GIRLS’ DAY, yaitu visitasi anak-anak dan remaja perempuan ke perusahaan, pabrik dan industri-industri untuk memberikan mereka gambaran pelbagai jenis pekerjaan dan riset—setidaknya anak-anak perempuan tertarik akan bidang ini. Sikap dan bias masyarakat telah melahirkan ketidakadilan atas partisipasi anak dan remaja perempuan dalam STI, ICT dan STEM—yang telah lama menjadi domain keahlian laki-laki. Penguasaan teknologi dan sains menjadi penyumbang bagi pembangunan ekonomi. Maka tidak heran jika banyak perempuan lebih miskin karena tidak menguasai ICT, STI, STEM.
 
Salah satu cara untuk mereduksi gap tersebut adalah mengadvokasi sekolah-sekolah kejuruan untuk membuka peluang lebih banyak pada anak dan remaja perempuan. Data Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menarasikan bahwa di Indonesia setidaknya ada 6.800 SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). ADB (Asian Development Bank) menunjukkan pentingnya SMK dengan membuka data bahwa tantangan ekonomi Indonesia besar karena hanya 120 juta pekerja ada dalam sektor formal dan terlatih. Ini terlalu sedikit, maka diperlukan SMK. Depdikbud melaporkan juga bahwa hanya 62% guru-guru SMK yang memenuhi kualifikasi standar sekolah kejuruan. ADB melaporkan bahwa banyak siswa SMK berasal dari keluarga berlatarbelakang ekonomi kelas bawah. SMK membuka jurusan sebanyak 46% dalam teknologi dan industri, 43% dalam bisnis dan manajemen, 5% dalam agrikultur dan 2.4% dalam seni dan kerajinan tangan. Yang menyedihkan hanya 4 anak perempuan dari 10 siswa adalah perempuan (Strait Times, 2015). Gap ini amat memprihatinkan dan menjadi salah satu faktor penyumbang mengapa perempuan cenderung lebih miskin daripada laki-laki secara nasional.
 
Dalam kajian UNESCO: A Complex Formula: Girls and Women in Science, Technology, Engineering and Mathematics in Asia (UNESCO Bankok, 2015) menarasikan pelbagai sebab dan langkah pemberdayaan untuk menutup gap tersebut. Secara global dilaporkan bahwa hanya ada 30% perempuan dalam STEM. Di Asia sendiri hanya ada 18% perempuan. Seperti dalam hadiah Nobel, hanya ada 2 perempuan yang memenangkan dalam bidang STEM, dan tak ada satu pun perempuan dari Asia. Jelas di sini dapat disimpulkan ada defisit perempuan dalam ICT, STI dan STEM. Remaja perempuan di Asia lebih banyak memilih jurusan lain ketika di universitas daripada yang berhubungan dengan sains dan teknologi. Setidaknya di ASEAN, kurang dari 23% perempuan masuk jurusan teknik. Salah satu sebab yang membuat remaja perempuan enggan masuk jurusan ini, karena adanya bias dalam materi, kurikulum dan kuatnya stereotype dalam masyarakat bahwa anak perempuan tidak cocok dengan STEM. Cara-cara inspiratif dan konfirmatif perlu dilakukan untuk meningkatkan hasrat anak perempuan belajar dan berkarir dalam STEM. Di samping itu, kurangnya role models dan tokoh perempuan dalam STEM banyak membuat anak perempuan enggan menekuninya. Dalam temuan UNESCO ini juga dinarasikan bagaimana sesungguhnya anak dan remaja perempuan amat bisa menguasai STEM ketika di sekolahan tetapi merasa takut, cemas, dan malu ketika harus berhubungan dengan guru mereka. Ini menunjukkan masih kuatnya bias dalam proses pembelajaran STEM di sekolah-sekolah. Setidaknya UNESCO melaporkan kurang dari 19% kontrak-kontrak kerja dalam bidang STEM dilakukan oleh perempuan. Sedang lebih dari 81% dikuasai oleh laki-laki, sehingga wajar bila kemudian perempuan tidak ada dalam meja-meja keputusan dalam kebijakan sains dan teknologi. Hal ini kemudian berimbas pada pola kebijakan infrastruktur dan politik ekonomi secara luas, yaitu: disparitas gender yang semakin besar.
 
STEM di Indonesia, selain diperkenalkan di sekolah tingkat dasar, menengah dan universitas; secara khusus ada di SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Dalam film dokumenter GIZ berjudul Indonesian Women in Science and Technology perihal sosialisasi SMK bagi anak perempuan menarasikan bahwa siswi di SMK yang berbasis STEM (Teknik Pendingin & Tata Udara; Pemesinan; Teknik Kendara Ringan) hanya 2% dibandingkan siwa laki-laki yang hampir 98% untuk kelas X, XI, XII dan XIII (PDSP Kemdikbud, 2015). Defisit anak perempuan dalam SMK dengan basis STEM menegaskan kembali disparitas gender secara nasional. Promosi dan langkah afirmatif untuk memperkenalkan ini pada anak dan remaja perempuan amat penting untuk menutup disparitas ini. Dalam documenter ini dinarasikan bagaimana Okti Diani merupakan satu-satunya siswa perempuan dari 65 siswa lain Teknik Pemesinan di SMKN1 Cibinong. Widia Putri juga merupakan sedikit dari siswi yang masuk jurusan Mesin Pendingin dan Tata Udara kelas XII di SMKN1 Magelang. Ini tentu bukan kabar yang baik. Sosialisasi STEM untuk anak-anak perempuan perlu dilakukan dengan lebih banyak lagi melalui kecintaan pada sains dan teknologi.
 
Kajian JP91 kali ini akan membedah pelbagai matra atas gap anak dan remaja perempuan dalam ICT, STI, dan STEM dari matra filsafat, antropologi, politik ekonomi, sosiologi, pendidikan,  dan kebijakan. Pada edisi ini Jurnal Perempuan hendak mengulas aspek berikut sebagai mata kajian dengan basis riset:
  1. Apa dan bagaimana anak dan remaja perempuan tertinggal dalam sains dan teknologi? Bagaimana filsafat feminisme melihat ini? (matra filsafat dan antropologi feminis).
  2. Apa dan bagaimana instrumen hukum dan kebijakan pendidikan bagi pemberdayaan anak dan remaja perempuan dalam sains dan teknologi? Usaha-usaha apa yang telah dilakukan pemerintah dalam hal ini? Bagaimana kebijakan pendidikan di Indonesia? (matra kebijakan dan pendidikan).
  3. Bagaimana fakta dan pencapaian perempuan dalam sains dan teknologi? (matra psikologi dan sosiologi).
  4. Bagaimana menutup gap perempuan dalam penguasaan sains dan teknologi di SMK? (matra teknologi). Bagaimana menaikkan jumlah siswi SMK dengan basis STEM di Indonesia?
  5. Dan lain-lain.

Tenggat Tulisan 
Seluruh tulisan pada 5 September 2016 dikirim ke Pemred JP (dewicandraningrum@jurnalperempuan.com

Teknik Penulisan
Setiap tulisan mengacu pada Pedoman Penulisan Jurnal Perempuan.  

Kesediaannya sangat membantu visi kami memberdayakan perempuan, merawat pengetahuan dan mewujudkan kesetaraan di Indonesia. 

Salam Pencerahan dan Kesetaraan,
Dr. Phil. Dewi Candraningrum
Pemimpin Redaksi Jurnal Perempuan
 
Posted: 2016-08-15
 
1 - 2 of 2 Items