Announcements

Call For Paper: JP 95 Perempuan Nelayan

 
"Poros Maritim” dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai program utama dalam pemerintahannya.  Ia berjanji saat kampanye untuk menempatkan nelayan sebagai aktor utama. Namun setelah 2,5 tahun masa pemerintahannya, niat presiden belum terwujud dan hal ini membuat sebagian besar nelayan kecewa. Pada tanggal 6 April 2017, di hari nelayan, mereka berdemonstrasi di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Istana Merdeka Jakarta menagih janji Presiden Joko Widodo.[1] Di dalam aksi tersebut, para nelayan mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah seperti reklamasi, pertambangan pesisir, privatisasi pulau untuk kepentingan pariwisata dan konservasi laut yang perlu ditinjau ulang. Terakhir, kebijakan yang ingin menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bagi nelayan juga menuai kontroversi. Kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
 
Masalah perikanan memang masalah penting sebab sedikitnya 200 juta orang bekerja sebagai nelayan tradisional terutama di negara-negara dunia berkembang. Peranan mereka sangat besar sebab 70 persen kontribusi produksi perikanan dunia berasal dari mereka. Di tahun 2010 diperkirakan manusia mengonsumsi 128 juta ton ikan dan di dalam satu dekade terakhir ikan dikonsumsi 4,3 miliar orang, artinya, 15% merupakan keseluruhan konsumsi protein mereka atau sekitar 18,6 kg per orang. Di tahun 2021 diperkirakan 172 juta orang akan mengonsumsi ikan dan industri ini akan menjadi industri yang paling cepat berkembang.[2]
 
Posted: 2017-09-19 More...
 
1 - 1 of 1 Items