Pengantar Masalah
Secara internasional, pengakuan terhadap anak dapat ditelusuri sejak diadopsinya Deklarasi Hak Anak pada 1924 di era Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Pada era Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), perhatian terhadap hak-hak anak dituangkan kedalam Deklarasi Hak Anak PBB 1959. Setelah melalui proses perjuangan panjang, pengakuan dan jaminan terhadap eksistensi hak anak diakui dengan diadopsinya Konvensi Hak Anak (KHA) pada 20 November 1989.

Sementara pada tingkat nasional, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990. Ketika suatu negara meratifikasi sebuah perjanjian internasional, maka negara tersebut memikul kewajiban untuk melaksanakan hak-hak yang diatur dalam perjanjian tersebut, salah satunya dengan mengintegrasikannya ke dalam hukum nasional. Pengakuan terhadap hak anak dalam hukum Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pengakuan terhadap hak anak sebagai hak asasi manusia dalam Konvensi Hak Anak dapat dimaknai dalam dua sisi. Pertama, anak berhak atas hak asasi manusia sebagai individu. Kedua, mempertegas pengakuan bahwa anak memerlukan perlindungan tambahan. Perlindungan bagi anak dibutuhkan karena anak rentan mengalami perlakuan yang diskriminatif semata-mata karena statusnya sebagai anak dalam relasi sosial baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat.

Tiga puluh tahun sejak Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak, hukum maupun fungsi kelembagaan yang ada belum dapat mengenali pentingnya pemahaman dimensi gender dalam Hak Anak. Semua anak baik perempuan maupun laki-laki tumbuh dalam sosialisasi dan praktik yang membentuk konsep dan identitas gender mereka hingga dewasa. Anak perempuan secara khusus memiliki kerentanan yang berbeda dari anak laki-laki akibat relasi gender yang bias terhadap perempuan di dalam masyarakat. Akibatnya anak perempuan rentan mengalami diskriminasi baik di dalam keluarga maupun di ranah publik.

Persoalan Hak Anak dalam aspek ketimpangan dan kekerasan berbasis gender merupakan persoalan penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Sejak usia bayi misalnya, anak perempuan dapat mengalami kekerasan akibat pemotongan/ pelukaan genitalia perempuan (P2GP). Meskipun praktik tersebut sudah dinyatakan oleh Kementerian Kesehatan sebagai praktik yang membahayakan dan tidak memiliki manfaat medis, namun praktik sunat terhadap anak perempuan masih dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia (Komnas Perempuan 2018).