Jurnal Perempuan is a quarterly interdisciplinary publication in the English language and bahasa circulating original ideas in gender studies. JP invites critical reflection on the theory and practice of feminism in the social, political, and economic contexts of the Indonesian society. We are committed to exploring gender in its multiple forms and interrelationships.
The journal encourages practical, theoretically sound, and (when relevant) empirically rigorous manuscripts that address real-world implications of the gender gap in Indonesiancontexts. Topics related to feminism can include (but are not limited to): sexuality, LGBT questions, trafficking, ecology, public policy, sustainability and environment, human and labour rights/issues, governance, accountability and transparency, globalisation, as well as ethics, and specific issues related to gender study, such as diversity, poverty, and education.
The journal encourages practical, theoretically sound, and (when relevant) empirically rigorous manuscripts that address real-world implications of the gender gap in Indonesiancontexts. Topics related to feminism can include (but are not limited to): sexuality, LGBT questions, trafficking, ecology, public policy, sustainability and environment, human and labour rights/issues, governance, accountability and transparency, globalisation, as well as ethics, and specific issues related to gender study, such as diversity, poverty, and education.
Announcements
Call For Paper: JP 95 Perempuan Nelayan |
|
| "Poros Maritim” dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai program utama dalam pemerintahannya. Ia berjanji saat kampanye untuk menempatkan nelayan sebagai aktor utama. Namun setelah 2,5 tahun masa pemerintahannya, niat presiden belum terwujud dan hal ini membuat sebagian besar nelayan kecewa. Pada tanggal 6 April 2017, di hari nelayan, mereka berdemonstrasi di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Istana Merdeka Jakarta menagih janji Presiden Joko Widodo.[1] Di dalam aksi tersebut, para nelayan mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah seperti reklamasi, pertambangan pesisir, privatisasi pulau untuk kepentingan pariwisata dan konservasi laut yang perlu ditinjau ulang. Terakhir, kebijakan yang ingin menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bagi nelayan juga menuai kontroversi. Kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. Masalah perikanan memang masalah penting sebab sedikitnya 200 juta orang bekerja sebagai nelayan tradisional terutama di negara-negara dunia berkembang. Peranan mereka sangat besar sebab 70 persen kontribusi produksi perikanan dunia berasal dari mereka. Di tahun 2010 diperkirakan manusia mengonsumsi 128 juta ton ikan dan di dalam satu dekade terakhir ikan dikonsumsi 4,3 miliar orang, artinya, 15% merupakan keseluruhan konsumsi protein mereka atau sekitar 18,6 kg per orang. Di tahun 2021 diperkirakan 172 juta orang akan mengonsumsi ikan dan industri ini akan menjadi industri yang paling cepat berkembang.[2] |
|
| Posted: 2017-09-19 | More... |
Vol 22, No 3 (2017): Local and Migrant Domestic Workers
