Hingga saat ini berbagai bentuk dan praktik diskriminasi dan ketidakadilan sosial terhadap perempuan belum direspons secara tuntas. Beberapa di antaranya adalah pemenuhan hak perempuan korban di daerah pasca operasi militer, perempuan dalam konflik sumber daya, berbagai praktik kekerasan terhadap perempuan yang masih terus berlangsung atas nama tradisi, adat, budaya, feminisasi kemiskinan, dan berbagai persoalan lainnya.

Dalam konteks pelanggaran HAM masa lalu negara berhutang untuk mengungkap kebenaran dan memberikan pemulihan bagi korban. Sementara, dalam menyoal keadilan sosial, maka negara juga bertanggungjawab untuk mengusahakan dan menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak atas rasa aman dan bebas dari diskriminasi. Belum tuntasnya berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu telah melanggengkan diskriminasi dan ketidakadilan yang dialami perempuan. 

Setelah lebih dari dua dekade transisi politik, Indonesia masih belum berhasil menghadapi warisan kekerasan dalam berbagai pelanggaran HAM yang masif di era otoritarian. Pekerjaan rumah yang tertinggal ini justru berlanjut menjadi persoalan konflik yang berkelanjutan, dan berbagai bentuk kekerasan berbasis gender. Gagalnya inisiatif hukum, seperti Pengadilan HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, pemulihan, dan lainnya, kemudian berujung pada impunitas.

Ketika impunitas terjadi, sistim politik saat ini justru cenderung kembali pada praktik otoritarian, seperti persekusi, kriminalisasi terhadap pembela HAM/aktivis perempuan, dan pengabaian terhadap hak-hak korban. Oleh sebab itu, inisiatif korban, penyintas, dan organisasi masyarakat sipil semakin relevan untuk meninjau dan mendorong kembali cita-cita demokratisasi seperti keadilan transisi dan/atau keadilan restoratif, serta agenda keadilan gender. Pengungkapan kebenaran oleh korban, rekonsiliasi melalui medium budaya, upaya pemulihan di akar rumput, merupakan beberapa contoh inisiatif keadilan yang muncul di tengah situasi impunitas. Di berbagai inisiatif keadilan tersebut, kaum perempuan telah menjadi penggerak, baik bagi dirinya, bagi keluarga, dan juga bagi komunitas.

Kajian feminisme terhadap berbagai inisiatif keadilan menjadi penting untuk dieksplorasi dan dipahami, sebagai kekuatan etis, sosial dan/atau politik dengan pendekatan interdisipliner. Jurnal Perempuan edisi 110, hendak mengeksplorasi berbagai pengalaman konkret perempuan dan kelompok marginal lainnya dalam mendorong inisiatif keadilan di dalam masyarakat. Dengan matra feminisme, Jurnal Perempuan edisi “Perempuan dan Inisiatif Keadilan” adalah salah satu upaya untuk membangun diskursus dan mendorong agenda keadilan di Indonesia.